Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa konten hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024 mengalami penurunan dibanding Pemilu 2019.
KataKabar Online: Nasional – Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa konten hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024 mengalami penurunan dibanding Pemilu 2019. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hoaks tetap menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Kominfo menghadiri diskusi “Demi Indonesia Cerdas Memilih” di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (12/1/2024). Menurutnya, langkah-langkah telah diambil untuk menanggulangi penyebaran konten hoaks selama kampanye Pemilu.
Selama periode kampanye Pemilu 2024, mulai dari 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo berhasil menurunkan 51 konten hoaks. Selain itu, mereka juga telah mengeluarkan 175 klarifikasi terkait berita bohong seputar Pemilu 2024.
“Kami terus berupaya untuk menjaga kualitas demokrasi di ruang digital. Upaya penanggulangan konten hoaks dan peningkatan literasi digital menjadi prioritas kami,” ujar Budi Arie dalam rilis pers yang dikeluarkan pada Sabtu (13/1/2024).
Budi Arie menekankan bahwa Kementerian Kominfo berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait Pemilu dan menjaga agar ruang digital tetap bersih dari konten yang dapat merusak demokrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi kunci dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu.
“Selain upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu,” tambahnya, mengutip sumber dari Antara pada Minggu (14/1/2024).
Dalam konteks ini, Budi Arie juga menginformasikan bahwa Kementerian Kominfo telah menandatangani beberapa nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik, dengan memberikan panduan serta kode etik, kami berkomitmen untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis,” tegas Budi Arie. @redaksi