KataKabar Online: Nasional – Ekonom senior dan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengungkapkan potensi mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam wawancara eksklusif di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal menjelaskan bahwa di antara menteri yang berpotensi mengundurkan diri termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kira-kira 15 lah,” ujar Faisal.
Ia pun menjelaskan bahwa selain dua menteri tersebut, lima menteri berasal dari partai politik PDI Perjuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.
Menurut Faisal, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari NasDem, Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, juga termasuk dalam daftar potensi pengunduran diri.
Faisal menjelaskan bahwa fenomena pengunduran diri sejumlah menteri bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Ia merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mengalami serangkaian pengunduran diri menteri, bahkan menyebabkan Soeharto sendiri ikut mundur.
“Mundurnya para menteri ini tidak hanya karena perbedaan arah politik terkait Pilpres 2024, namun juga akibat intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka,” tegas Faisal.
Faisal menambahkan bahwa beberapa menteri yang memiliki latar belakang teknokrat dan mengedepankan nilai etika dan moral tertentu tidak dapat menerima intervensi politik yang dianggap melampaui batas.
“Teknokrat memiliki standar nilai etika tidak tertulis. Kalau diminta melakukan sesuatu yang melanggar aturan, mereka akan memilih untuk mundur,” ungkapnya.
Pengunduran diri menteri di tengah isu politik dan intervensi ini menunjukkan dinamika politik yang signifikan dalam Kabinet Indonesia Maju. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Faisal Basri ini. @redaksi